Lingga – Banyak pejabat yang terseret dalam kasus hukum, akibat penyalahgunaan penggunaan anggaran dana Hibah Bansos.
” pemegang kegiatan hibah bansos yang diberikan kepada penerina ini mengandung resiko yang sangat besar, di karenakan adanya kesalahan prosedur.” Ungkap Bupati lingga H.Alias Wello, pada pembukaan Sisialisasi pengelolaan Hibah dan Bansos, dengan thema ” Melalui pengelolaan Hibah dan Bansos Online kita wujudkan tranparansi dan akuntabilitas menuju pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN, ” yang di gelar oleh Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Daerah Kabupaten Lingga di One Hotet pada, Kamis (02/05/2019)
” Bagi penerima Hibah Bansos saat ini tidak lagi cukup dengan mengajukannya melalui proposal saja seperti tahun tahun kemarin”, kata Alias Wello.
Merujuk tindak lanjut arahan dari KPK, pengelolaan Dana Hibah Bansos saat ini sudah harus menggunakannya secara Aplikasi Online, dan ini untuk pertama kalinya di lakukan di Lingga.
Ada 4 hal penting dan harus di ketahui penerima bantuan hibah bansos ini, seperti di ketahui bersama dana hibah bantuan sosial ini di berikan kepada orang perorangan dan juga Badan. Kita mendapatkan kesempatan yang sama diajukan dengan proposal melalui aplikasi online.
Dengan aplikasi online ini begitu proposal masuk kita akan mengetahuinya apakah proposal yang diajukan, ditindak lanjuti atau pun tidak. Setelah melalui proses klarifikasi apakah memang sudah sesuai dengan keperuntukannya.
Untuk aplikasi online inipun kita dapat melihat siapa saja yang menerima dan berapa besarannya, kemudian apa program serta bagaimana pertanggung jawabannya.
” Sosialisasi ini sangat penting dan sangat berguna kita dapat mengetahuinya” Terang Alias kepada peserta sosialisasi yang dihadiri Opd dan Staf di jajaran lingkungan Pemkab lingga.( rey/ju)
