Batam – Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho, mengaku anggaran belanja obat-obatan dan barang habis pakai di RSUD Embung Fatimah di APBD 2019 sangat besar, mencapai Rp 26,9 miliar.
Udin menilai anggaran tersebut bukanlah angka yang kecil untuk membeli obat-obatan. Sehingga sangat disayangkan apabila masih terjadi kekurangan obat.
“Kalau di tahun anggaran baru seperti ini pun masih kurang obat, itu bukan rumah sakit. Tapi rumah pembantaian,” ujarnya, Kamis (02/05/2019).
Diakuinya, untuk anggaran obat-obatan itu sudah terkunci minimal 10 persen dari APBD untuk kesehatan. Ia menilai tak akan mungkin kekurangan kalau hanya untuk pengadaan obat.
“Tak akan mungkin itu, mustahil di bulan-bulan seperti ini bisa habis. Saya meragukan permasalahan lama di RSUD ‘dosa’ warisan itu belum terobati hingga saat ini, sehingga mengganggu anggaran di tahun berjalan,” paparnya.
Dampak pelayanan buruk di RSUD ini, kata dia, meskipun sama-sama pasien BPJS, masyarakat lebih cenderung memilih rumah sakit tipe C ketimbang RSUD yang sudah tipe B namun tidak memiliki pelayanan yang baik. Ironisnya kasus kekosongan obat ini tak ada respon ataupun solusi dari Pemerintah Kota (Pemko) Batam sendiri.
“Ketika pasien membeli obat dari luar itu sudah mempersulit keluarga. Kenapa tak RSUD aja yang mempersiapkan. Kan mereka lebih tau resep obat yang dibutuhkan. Kalau keluarga yang beli nanti bisa salah resep. Takutnya, keluarga langsung berikan ke perawat, lalu perawat langsung berikan ke pasien ternyata salah resep, rumah sakit tak bertanggung jawab,” sesalnya.
Ia menambahkan sejak awal April kemarin, warga juga sudah banyak yang melapor kepadanya. Padahal masih tahun anggaran baru.(**)
(sumber batamtoday.com)
