Batam,simakkepri.com – Heboh dan juga menjadi kontroversi bedah kasus disalah satu TV Nasional, masalah acara pelantikan ormas PMR dan juga Pesta Rakyat yang mempertontonkan tarian erotis di saat Hari Besar Umat Beragama Muslim yaitu tepat pada hari raya Isra Miraj beberapa hari lalu.
Dan yang lebih mencurigakan lagi adalah acara pelantikan Ormas tersebut berlangsung di Gedung Auditorium lantai 4 Pemko Batam, yang biasanya dipergunakan untuk pelantikan para Kepala Dinas. dan sungguh sangat terlihat aneh bila Pengurus Ormas tersebut dapat disejajarkan setara Kepala Dinas yang ada di Batam.
Terlihat juga dalam acara tersebut pegawai pemadam kebakaran dan juga Truck Pemadam kebakaran pemko Batam diturunkan untuk memyiram para penari. dan tempatnya acara berlangsung heboh adalah dihalaman Engku Putri depan kantor walikota yang biasanya dipakai untuk upacara pegawai pemko batam.
Udin P.Sihaloho menyampaikan kekecewaannya sebagai anggota DPRD kota Batam sekaligus masyarakat batam atas kegiatan yang di laksanakan tersebut, karena tidak pada tempatnya dan juga dengan momentum yang kurang tepat apalagi disaat itu sedang memperingati hari besar umat islam.
” dengan kejadian tarian erotis tersebut kita sangat menyesalkana karena tidak sesuai dengan semangat awal yaitu pesta rakyat, dan jika di bandingkan dengan acara BP Batam yang mengadakan Batam Menari saja masih mendapat banyak komentar padahal hal acara tersebut resmi, mungkin dari LSM tersebut ingin membuat acara seperti BP Batam tetapi dengan momentum yang tidak tepat, apalagi jika kita melihat dengan tempat yang terbuka seperti itu dan juga pada saat itu sedang perayaan hari besar umat muslim ,” ungkapnya.
Udin juga mengatakan jika dilihat dari nama LSM tersebut sudah jelas mereka membawa nama Walikota Batam dan pada kop surat yang diberikan mereka kepada kita ada foto dan nama Walikota Batam, menurutnya sudah jelas ketika orang awam saja melihat undangan tersebut pasti mereka berfikir Walikota Batam mengetahui acara tersebut
” Saya ingin bertanya kepada masyarakat yang siap menjadi bemper ini, apa nama organisasinya ?, dan itu sudah di ketahui bahwa disana membawa nama walikota batam bahkan di kop surat ada nama Walikota Batam dan photonya, disini kita sebagai orang awan saja sudah bisa melihat apakah terselenggaranya acara ini tanpa sepengetahuan Walikota Batam!, Dan saya yakin acara ini sesuai dengan sepengetahuan Walikota Batam, secara teknisnya jika tanpa sepengatahuan Walikota Batam di acara tersebut bagaimana caranya menurunkan damkar, padahal jelas armada tersebut operasionalnya berasal dari APBD ,” jelasnya.
Dan jika kita berfikir saja, lanjut Udin, ketika si panitia pelaksana mengadakan acara tersebut mampukah dia memerintahkan kadis atau kabid damkar untuk turun ke lokasi acara mereka ?, ” logikanya tidak mungkin armada damkar akan turun jika pimpinan diatas tidak memerintahkan mereka ,” tegasnya.
Udin juga mengatakan memang Walikota Batam saat ini sudah menegaskan silakan hal tersebut di proses keranah hukum dan juga ia sudah meminta maaf namun menurutnya tidak cukup hanya seperti itu saja, dan seperti bentuk pertanggung jawaban ia meminta agar LSM tersebut harus di bubarkan.
” pada saat ini memang Walikota Batam sudah mengatakan untuk di proses secara hukum bahkan ia juga sudah menyampaikan permintaan maaf, namun hal tersebut tidaklah cukup karena dalam bentuk pertanggung-jawabannya beliau belum menunjukan sikap sepenuhnya, maka dari itu saya sebagai masyarakat kota Batam meminta LSM tersebut (PMR.red) harus di bubarkan, karena ketika nantinya muncul lagi organisasi seperti ini yang menyangkut nama Walikota Batam.
Dan ketika hal yang dilakukan oleh organisasi tersebut baik Walikota Batam bisa mengklaim bahwa organisasi tersebut memang binaan mereka dan ketika kejadian tercoreng seperti ini ia merasa tidak ada kaitannya dan Walikota Batam tidak bisa seperti itu ,” ucapnya kepada awak media. Selasa (17/04/2018).
Udin juga mengatakan jika Walikota Batam ingin membentuk relawan bagi dirinya silakan di buat secara resmi dan bisa memberikan pertanggung jawaban kepada masyarakat.
” jika Walikota Batam ingin membentuk relawan silakan saja, tetapi ingat relawan tang di bentuk tersebut harus si di daftarkan secara resmi agar bisa di pertanggung jawabkan ke masyarakat nantinya ,” tutupnya.
Dari serangkaian Fakta dan juga pernyataan salah satu wakil rakyat diatas bisa dikatakan bahwa acara tersebut sudah dipersiapkan secara matang. Hanya saja perlu dipahami beberapa hal yang menjadi pertanyaan publik.
-Apakah walikota Batam yang berstatus dewan pelindung organisasi tersebut sudah diperiksa oleh pihak Polresta barelang ?, yang mana yang bersangkutan mengundurkan diri dan meminta namanya untuk dicabut dari organisasi tersebut, paska kegiatan itu terjadi dan viral di media sosial.
Kapolresta Barelang, Kombes Hengki dan juga Walikota Batam, Muhammad Rudi Saat dimintai tanggapannya terkait hal ini belum membalas WA awak media ini sampai berita ini dimuat.(P.siburian).
