Tanjungpinang – Gubernur H Nurdin Basirun mengatakan Pemprov Kepri untuk melakukan sistem kerja berbasis komputer yang terintegrasi dengan BPKP. Dengan menggunakan sistem ini diharapkan dapat memberikan transparansi penggunaan anggaran pemerintah daerah.
“Ingat, tiap rupiah yang digunakan oleh pemerintah dapat bermanfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat dan mensejahterakan rakyat,” ujar Nurdin saat menghadiri Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Perwakilan BPKP dengan Pemprov Kepri tentang Implementasi SIMDA Integrated di Rupatama, Dompak, Tanjungpinang, Selasa (21/5).
Menurut Nurdin, jika tidak mengikuti perkembangan zaman ini, makan akan tertinggal. Terlebih untuk transparansi. Apalagi kini kontrol dari masyarakat sangat ketat.
Menurut Nurdin, sejalan dengan pemerintah pusat dalam rangka pemberantasan korupsi, perjanjian kerja sama ini juga merupakan salah satu bentuk cara utk memberantas korupsi. Karena sistemanya sudah transparan dan terintegrasi dengan instansi lain. Sehingga memudahkan pihak terkait lainnya untuk melakukan kontrol dalam penggunaan anggaran.
Gubernur menyarankan kepada pemerintah kabupaten kota yang saat ini belum memulai penggunaan sistem ini untuk menyegerakannya. Semoga kedepannya semua pemerintah daerah yang berada di Kepri sudah menggunakan sistem berbasis komputer dan sudah terintegrasi.
“Bekerjalah dgn tulus dan ikhlas berikan pelayanan secara maksimal kepada masayarakat. Apapun bentuk atau metode untuk kebaikan, jangan ragu untuk kita lakukan,” kata Nurdin.(red/hms)
