Lingga – Terlansir dalam pemberitaan beberapa media online wilayah kabupaten lingga sebelumnya menjelaskan pekerjaan pembangunan Dermaga pemancingan wisata pantai berlokasi di pinggir jalan raya Batu Berlobang RT.02 RW.03 Desa Persing terbentur permasalahan pagar guardil yang sebelumnya sudah berkoordinasi dan mendapat izin lisan dari pihak Dishub Kabupaten Lingga (Kepri).

Dari hasil konfirmasi media kepada Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Persing Kecamatan Singkep Pesisir Rani menyebutkan, “pelaksanaan pekerjaan sudah berjalan dua bulan. Sebelumnya, kami (TPK-red) bersama Kades sudah melakukan koordinasi sekaligus melayangkan surat permohonan terkait izin ke pihak Dishub, dan kami sudah mendapat persetujuan walaupun tanggapannya tidak secara tertulis, pekerjaan hingga kini sudah mencapai 65% termasuk pengadaan matrial sudah 85% berada dilokasi”, jelasnya.

Menilik karasak-kerusuk permasalahan yang dihadapi tim TPK Desa Persing Kecamatan Singkep Pesisir Kabupaten Lingga terkait pelaksanaan pekerjaan pembangunan Dermaga pemancingan wisata ini, kuat dugaan  adanya mis komunikasi di ruang lingkup Instansi Dishub Kabupaten Lingga itu sendiri yang menyebabkan pihak Desa khususnya (Tim TPK-red) menjadi korban dan disalahkan.

“Terkait permasalahan kisruh antara pihak Tim TPK Desa dengan pihak Dishub mengenai pagar guardil yang tidak boleh dibuka ini sebenarnya itu hanya mis komunikasi saja. Dan jika benar itu dikatakan salah, kenapa tidak dari awal mereka bekerja ditegur bahwasanya membuka pagar guardil itu salah”, ucap Suarman selaku Sekretaris Lembaga Pemantau Tindak Pidana Korupsi (LP Tipikor Nusantara) perwakilan Kabupaten Lingga Kepulauan Riau (Kepri), Senin (5/8).

Dari hasil investigasi pada Minggu 4/8 kemarin ke-TKP terkait kesalahan sudah pasti banyak yang bisa dilibatkan salah, bukan hanya pihak Desa saja (masih kata suharman-red), apa lagi pekerjaan yang dilakukan pihak Desa tersebut sebelumnya sudah melalui proses mekanisme mulai dari Musyawarah Desa (Musdes) pembahasan usulan hingga penetapan perangkingan yang di prioritaskan, semua proses diketahui dan malah hadir mulai dari pihak pendamping Desa dan perwakilan pihak Kecamatan, dan Intansi terkait lainnya sehingga terjadilah pencairan anggaran untuk pelaksanaan pekerjaan.

Begitu juga seterusnya jika ini dinyatakan pekerjaan salah kenapa tidak disangkal/dicegah sejak awal sehingga tidak terjadi dugaan penyalah gunaan peruntukan pembangunan tidak pada tempatnya, hal ini seharusnya pihak Dishub dari awal melarang, apa lagi tempat pelaksanaan pekerjaan merupakan pusat aktivitas lalu lintas rutin para pejabat termasuk semua pihak untuk sampai ke Daik pusat Ibu Kota Kabupaten Lingga, dalam hal melaksanakan tugas kerja jadi tak mustahil jika tidak melihat saat melintas TKP, paparnya.

Jadi untuk persoalan pagar guardil yang dipermasalahkan ini, kami kuat menduga pihak Dishub tidak bisa bekerja sebagai mana mestinya, sepertinya ada unsur pembiaran dan kesengajaan dengan dalih membuka pagar guardil itu salah dan jika boleh dikatakan apa yang dilakukan pihak Dishub ini sebenarnya sudah menghambat program langsung pemerintah (Presiden RI) ke Desa dalam hal menghambat kegiatan pelaksanakan pembangunan Desa yang sifatnya pembiaran dan Lempar Batu Sembunyi Tangan.

Apa lagi sebelumnya pihak Dishub sudah  memberi izin walaupun hanya secara lisan (kata Rani Ketua TPK-red) malah sempat juga memasang rambu-rambu peringatan agar para pengguna jalan berhati-hati karena area tersebut sedang berlangsung aktivitas pekerjaan. Namun disebabkan adanya teguran keras dari pihak berkompeten membuka pagar guardil itu salah, akhirnya dengan cara diam-diam pihak Dishub menarik kembali rambu-rambu yang sudah dipasang. Sekalipun pihak Desa sudah melayangkan surat resmi namun pihak kami belum membalas itu dalihnya, papar Suarman.

Terkait permasalahan ini, kami dari Lembaga Pemantau Tipikor Nusantara perwakilan Kabupaten Lingga meminta suatu keputusan yang benar-benar menguntungkan kedua pihak.

Terkait benar dan salah, itu semua terpulang kepada Pemkab Lingga. Apalagi setiap aturan, tentu ada kebijkan, selagi tujuannya jelas untuk kepentingan semua dan itu jelas sifatnya membangun, bukan untuk kepentingan pribadi atau individu, tutupnya.(rey/su)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.