BATAM, simakkepri.com – Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, didampingi Ketua Komisi 3, Joko Mulyono, menerima audiensi masyarakat Tembesi Tower, di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Batam, Jumat (20/05/2022).
Dalam audiensi tersebut, masyarakat mengeluh karena lahan yang mereka tinggali belum mendapat legalitas dari pemerintah. Lahan tersebut berlokasi di Kelurahan Tembesi, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Kepulauan Riau.
Warga mengatakan, lahan seluas 12 Hektare tersebut, sudah dihuni sejak tahun 2000 lalu (hampir 22 tahun) dan saat ini dihuni oleh kurang lebih 450 kepala keluarga dan belum satupun warga yang mendapat legalitas yang sah.
Selain itu, warga juga merasa cemas karena ada pihak yang mengaku dari PT Tanjung Piayu Makmur (TPM), mengklaim bahwa lahan tersebut sudah dialokasikan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam ke PT TPM.
Oleh karena itu, warga meminta agar pemerintah segera mengeluarkan izin agar mereka bisa tinggal dengan tenang di lokasi tersebut. Warga juga mendesak agar DPRD Batam turut hadir memperjuangkan hak-hak mereka untuk tinggal.
“Kami sebagai masyarakat mengadu ke DPRD Batam agar kami mohon dibantu supaya yang terbaik yang bisa didapatkan,” ucap warga.
Menanggapi hal tersebut, Nuryanto mengatakan akan segera menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) gabungan bersama Komisi 1 dan Komisi 3 DPRD dengan instansi yang terlibat dalam permasalahan ini.
Nuryanto menyebutkan, sebelumnya Komisi 1 DPRD Batam sudah melayangkan surat rekomendasi ke Pemerintah Kota (Pemko) dan BP Batam. Namun, pihaknya belum mendapat tanggapan atas surat rekomendasi tersebut.
“Kami akan mempertanyakan ke pihak BP dan Pemko Batam terkait kegelisahan masyarakat dan kita akan fasilitasi dan undang pihak terkait untuk mempertanyakan sejauh mana tindak-lanjut dari rekomendasi yang dikirimkan,” tegasnya.
Diakhir audiensi, Nuryanto mengatakan akan menjadwalkan rapat gabungan tersebut pada Rabu (25/05/2022) mendatang pukul 15.00 WIB.(Solo)
Editor : Solo
