PELALAWAN, simakkepri.com – Ketua Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komunitas Pemantau Korupsi Nusantara (KPKN), Suswanto S.Sos, meminta penyaluran berbagai bantuan BLT maupun itu BLT-DD Covid-19 harus terbuka dan transparan.
Penyaluran bantuan masyarakat terdampak Covid-19 ini, dinilai tidak transparan. Pasalnya, Bantuan-bantuan yang berbentuk Sembako dari Perusahaan Swasta pun juga penyalurannya diduga tidak transparan.
Demikian hal ini disampaikan Ketua DPC LSM KPKN Pelalawan, Suswanto,S.Sos dalam konfirmasi media ini di Kantor Sekretariat LSM KPKN di Jln.Hangtuah 6, Desa Makmur, Kecamatan Pkl.Kerinci, Rabu (10/6/2020).
Suswanto,S.Sos juga menyebut bahwa bantuan yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan di 12 Kecamatan dan 118 Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Pelalawan, terkesan tidak transparan.
Lanjut Suswanto, seyogianya bantuan-bantuan Sembako yang diserahkan sebelumnya oleh sejumlah perusahaan Swasta untuk masyarakat terdampak Covid-19 melalui Dinas Sosial dan semestinya, penyerahannya itu harus dijelaskan dari mana asal usul bantuan itu tanpa menyebut bantuan itu dari Pemda Pelalawan.
“Iyalah, bantuan-bantuan yang misalnya diberikan perusahaan melalui Dinas Sosial Kabupaten Pelalawan harus dijelaskan kepada masyarakat saat penyerahannya,” kata Suswanto.
Perlu kita ketahui, sejak berlangsungnya ancaman wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan diberlakukannya Pembatas Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah hingga memasuki Era New Normal. Tidak sedikitnya bantuan berupa Beras, Ikan Sarden, Minyak Goreng, Gula dan Mie Instan dari sejumlah perusahan di kabupaten Pelalawan kurang jelas arah penyalurannya.
“Benar, kendatipun penyaluran bantuan itu disampaikan kepada masyarakat. Namun persoalannya karena tidak dijelaskan asal usul bantuan itu. Sehingga masyarakat menilai bahwa bantuan-bantuan yang terbagikan itu, seolah-olah dari Pemerintah Daerah,” ujarnya.
Ragam bantuan sosial selama Covid-19 yakni Bansos Khusus, Progam Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar/Kartu Indonesia pintar Kuliah/Bidikmisi, Subsidi Listrik, Program Padat Karya Tunai.
Dengan beragamnya bentuk bantuan dari pemerintah, Ketua LSM KPKN Kabupaten Pelalawan juga berharap agar aparatur pemerintahan di Kabupaten Pelalawan benar-benar harus transparan. Sebab, tidak sedikit bantuan dari perusahaan-perusahaan yang telah diberikan kepada masyarakat namun tidak langsung, melainkan diserahkan kepada Pemkab Pelalawan.
“Harus terbuka. Harus jelas mana bantuan yang memang benar-benar dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Karena sejauh ini, sangat banyak bantuan dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan sebagai kontribusi di tengah pandemi Covid-19 namun diserahkan kepada pemerintah, melalui Dinas Sosial misalnya,” ujarnya.
Jika Pemkab tidak transparan, lanjut Suswanto, bisa saja kita menduga bahwa bantuan yang diberikan kepada masyarakat selama ini telah dimanipulasi dengan cara pembagian yang mengatasnamakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
“Belum lama ini Pemerintah Pelalawan gencar membagikan bantun berupa sembako yang kadang dibagikan langsung oleh Bupati Pelalawan. Bahkan Ketua DPRD Pelalawan, Adi Sukemi juga sempat turut bagi-bagi sembako, tanpa diketahui pasti asal bantuan tersebut benar-benar dari Pemda atau dari Perusahaan,” ucapnya.
Suswanto menjelaskan, misalnya pemberian BLT, itu harus jelas dan memiliki daftar pasti berapa jumlah dana yang dibagikan dan jumlah masyarakat yang mendapatkan. Kemudian, berapa anggaran dana yang telah digunakan pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk menyalurkan bantuan kepada masyarakat selama pandemi Covid-19 dan bagaimana pembagian bantuan yang bersumber dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Pelalawan sampai saat ini. (Yul)
Editor : Andi
