Batam,Jelajahkepri.com-Terungkap sudah kasus penerimaan anggota Satuan Polisi Pramong Praja (Satpol PP) berujung menjadi malah petaka. Ratusan orang tidak pernah menerima gaji. Bukan hanya di pemerintahan saja yang menjadi bahan pembicaraan untuk diperdebatkan, namun juga masyarakat Kota Batam.
Hasil investagasi dan penelusuran media ini di lapangan bahwa untuk masuk dan lulus menjadi Sappol PP itu bukanlah dengan biaya yang gratis, bahkan di peroleh
informasi untuk dapat lulus menjadi Satpol PP harus mengeluarkan sejumlah uang yang mencapai puluhan juta rupiah.
Adapun alasan para onggota Satpol PP yang mencapai ratusan orang tidak mundur selama ini meskipun tidak mendapatkan gaji, kuat dugaan karena uang yang di bayar untuk menjadi Sappol PP belum dikembalikan, hanya saja mereka masih bersabar karena adanya iming-iming untuk di jadikan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Menurut informasi yang di himpun media ini, untuk satu orang masuk Satpol PP harus membayar Rp 15.000.000 s/d Rp.30.000.000,- harganya kian bervariasi, tergantung melihat titipan siapa.
Sejumlah keluarga dari kesatuan Satpol PP sangat kesal dengan tidak adanya pembayaran gaji hingga berbulan-bulan. Salah satu orang tua Satpol PP berinisial MS, saat berbincang-bincang dengan awak media ini terlihat tidak dapat lagi membendung kekecewaannya, seakan-akan dia merasa tertipu karena mempunyai impian dan penuh pengharapan anaknya bisa menjadi seorang PNS.
“Saya tidak tau harus bilang apa lagi, gara-gara hal ini semua keluarga saling menyalahkan satu sama lainnya. Saya juga sudah pasrah jika memang nasib mereka berjumlah ratusan orang tidak dapat diperjuangkan lagi, tetapi kasus ini tidak bisa berhenti hanya di situ saja. Tolong kepada jajaran penegak hukum di bongkar semua ini dari mulai berkas penitipan lamaran, seleksi hingga adanya pernyataan lulus dari tim panitia seleksi penerimaan, agar jelas siapa nama-nama dalang di balik semua ini,”jelasnya.
Misra, Sekretaris LSM TOPPAN RI DPD Batam, Kamis (14/09/2015) saat ditemui di seputaran Nagoya mengatakan sangat prihatin mendengar dan membaca di media massa perihal ratusan orang Satpol PP berbulan-bulan tidak pernah menerima gaji. Anehnya lagi walikota Batam berpura-pura merasa kebingungan dan tidak tahu menahu apa yang menjadi program kerja di pemerintahan Kota Batam yang dipimpinnya.
“Kalau hal itu benar, Kasat Satpol PP Sdr.Hendrik sangat luar biasa dan terlalu berani mengambil tindakan sekonyol itu tanpa melaporkan hal tersebut ke Walikota Batam. Lalu siapa dalang di belakang Kasat Satpol PP, beraninya beliau merekrut anggota Sappol PP jumlah mencapai ratusan orang tanpa adanya kordinasi dengan pimpinannya. Kami dari LSM TOPPAN RI DPD BATAM (Tim Operasional Penindakan Penyelamatan Aset Negara Republik Indonesia ) mendesak kepada jajaran penegak hukum baik di Kota Batam, Propinsi Kepri maupun pusat agar bersinergi mengusut tuntas kasus ini dan segera memanggil Kasat Sappol PP meminta pertanggung jawabannya. Apalagi dalam penerimaan anggota Sappol PP sampai ratusan orang informasi yang beredar di kalangan masyarakat adanya pungutan-pungutan uang yang nilainya mencapai puluhan juta,” jelasnya.(AMJOI)
