Karimun,simakkepri.com – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Karimun, Bakri Hasyim menyebutkan sedikit kesal dengan Yayasan Sahabat Anak Indonesia (SADO) Karimun.
Kesalnya, karena yayasan berlokasi di Jl Kapling Tanjung Balai Karimun itu tidak berkordinasi terlebih dahulu ke Disdik dalam melaksanakan tes urine ke pelajar Sekolah Menangah Pertama (SMP).
“Pak, kami mau tes urine ke SMP-SMP, tentu kita fasilitasi. Yayasan SADO partner Disdik. Masalahnya, Yayasan SADO tidak menginformasikannya ke Disdik tentang tes urine ke pelajar tersebut,” ujar Bakri diwawancara IWO Karimun di Kantor Bupati Karimun, Rabu (20/9/2017).
Lanjut Bakri, naiknya berita yang di expose oleh Yayasan SADO di media online, Bupati Karimun, Aunur Rafiq juga mempertanyakannya lewat telepon genggam (hp). Selain itu tadi pagi Wabup Karimun, Anwar Hasyim memanggilnya terkait hal itu.
“Saat ditanya Bupati dan Wabup, saya tidak bisa mengatakan benar atau tidak jumlah pelajar SMP yang terindikasi narkona seperti disebut Yayasan SADO. Hal itu dikarenakan, belum mempunyai data yang sah atau valid. Saya juga kaget melihat data tersebut di media online,” ujarnya.
Mengenai Yayasan SADO sudah berkordinasi dengan pihak sekolah (SMP) dalam melakukan tes urine, kata Bakri tidak mengetahuinya.
“Institusinyakan Dinas Pendidikan, mereka (SADO) cuma Yayasan. Seharusnya mereka kordinasi ke Disdik dulu. Saya bukan minta dihargai, tapi cukup menginformasikan atau kordinasinya, jika mau ke sekolah untuk melakukan tes urine ke pelajar,” tegasnya.
“Saya sudah cek ke SMPN 1 Meral, SMPN 1 Karimun, SMPN 2 Karimun, SMPN Binaan, hasilnya tidak ada Yayasan SADO melakukan tes urine terhadap pelajar di sekolah tersebut. Tidak tahu SMP lainnya yang didatangi Yayasan SADO,” tambah Bakri.
Dikatakan Bakri lagi, tidak menyalahkan Yayasan SADO, soal narkoba merupakan tanggubgjawab bersama. Hanya saja, yang berhubungan dengan pendidikan, informasikan terlebih dahulu ke Disdik.
“Kenapa di media online Yayasan SADO memberitahukan jumlah pelajar SMP yang terindikasi narkoba, kenapa tidak ke Disdik. Saya tidak menyebutkan Yayasan SADO melanggar. Tapi ada kekesalan saya, mengapa tidak berkordinasi dengan Disdik terlebih dahulu. Data yang disebarkan Yayasan SADO ke media sosial itu, masih menjadi tanda tanya bagi Disdik. Kalau memang benar data itu kita terima, dan Disdik akan melakukan pembinaan terhadap sekolah dan pelajarnya. Sehingga Disdik memliki tanggungjawabnya,” katanya.
Sambungnya, sudah dilayangkan surat untuk meminta data yang disampaikan oleh Yayasan SADO, namun sampai sekarang belum diberikan ke Disdik.
“Jika tetap Yayasan SADO tidak juga memberikan data-datanya, Disdik Karimun akan mengambil langkah-langkah kedepannya. Perlu diinggat,Yayasan SADO merupakan partner kerja Disdik,” katanya.
Sabtu tanggal 23 September 2017, kata Bakri akan mengumpulkan semua Kepala SMP dan juga mengundang pihak Yayasan SADO untuk menyelesaikan permasalahan sudah heboh tersebut.
“Dipesankan, jangan terlalu menyudutkan, yang buruknya nanti daerah Kabupaten Karimun,” kata Bakri mengakhiri.
Iwo karimun
